PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Posting Komentar

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah    Daerah    adalah    Gubernur    sebagai    Unsur    Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Provinsi Kalimantan Barat.
4. Kepala  Dinas  adalah  Kepala  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Provinsi
Kalimantan Barat.
5. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA),  Sekolah Menengah Kejuruan   (SMK), dan Sekolah   Luar  Biasa (SLB).
6. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut dan  disingkat NUN adalah nilai yang diperoleh peserta didik dari Ujian Nasional.
7. Ijazah  adalah  surat  pernyataan  resmi  dan  sah  yang  menyatakan  bahwa seseorang peserta didik  telah menyelesaikan suatu  jenjang pendidikan  dan diberikan setelah dinyatakan Lulus Ujian.
8. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai Ujian Nasional serta tingkat capaian kompetensi lulusan.
9. Kuota Kelas adalah jumlah maksimum Peserta Didik dalam satu kelas;
10. Rombongan  Belajar  adalah  satuan  kelompok  belajar  peserta  didik  dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada satu ruang belajar.
11. Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  yang  selanjutnya  disingkat  PPDB  adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik kelas 1 (satu), Kelas 7 (tujuh) dan kelas
10 (sepuluh).
12. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
13. Orang  tua/wali  calon  peserta  didik/siswa  adalah  seseorang  yang  karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik/siswa.
14. Daya Tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima sekolah sesuai ketersedian ruang kelas belajar di sekolah.
15. Sistem  online  adalah  sistem  pendaftaran  dan  seleksi penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri secara terkoneksi melalui jaringan internet.
16. Sistem  offline  adalah  sistem  penerimaan  peserta  didik baru dan seleksi penerimaan peserta didik baru secara manual yang dikhususkan pada jenjang Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Terbuka.
17. Zonasi adalah   kawasan atau area yang menunjukan jarak antara satuan pendidikan  dengan  domisili/tempat  tinggal calon peserta  didik.
18. Nilai  Kemaslahatan  adalah  penghargaan  yang    diberikan    kepada    guru dan/atau tenaga kependidikan yang mengajar dan/atau bekerja pada satuan pendidikan tersebut.
19. Nilai Prestasi  adalah  hasil pencapaian seseorang dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok pada  bidang pendidikan.
20. Nilai  Afirmasi  adalah  nilai penghargaan  yang  diberikan  kepada  peserta didik  bagi  orang  tua yang  tidak  mampu  secara  ekonomi agar  mendapat pendidikan  yang lebih  baik.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam   pelaksanaan  PPDB di Daerah.

(2) PPDB bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas serta mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Pasal 3

PPDB dilaksanakan dengan prinsip:
a. objektif, bahwa PPDB bersifat netral dan bebas dari kepentingan serta tekanan pihak lain yang menyalahgunakan wewenang;

b. transparan, bahwa PPDB terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat dan orang tua/wali calon peserta didik;

c. akuntabel, bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baik proses, prosedur dan hasilnya;

d. tanpa Diskriminasi, bahwa PPDB  tidak membedakan  suku, ras, agama dan golongan; dan

e.  berkeadilan, bahwa PPDB tidak berpihak kepada siapapun.

BAB III 
PENYELENGGARA

Pasal 4

Penyelenggara PPDB terdiri atas:
a. Penyelenggaraan PPDB tingkat Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
b. Penyelenggaraan   PPDB  tingkat   Kabupaten/Kota   ditetapkan   oleh   Kepala
Sekolah.


BAB IV
TATA CARA PPDB 
Bagian Umum Kesatu

Pasal 5

(1) PPDB dilaksanakan sebelum tahun pelajaran baru sesuai kalender pendidikan. 

(2) mekanisme PPDB meliputi:
a. pendaftaran;
b. seleksi;
c.  pengumuman hasil; dan 
d. pendaftaran ulang.

(3) Selama berlangsungnya proses PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib menyampaikan informasi resmi secara terbuka melalui papan pengumuman dan media lainnya.

Pasal  6

(1) Setiap satuan pendidikan menyampaikan  data rencana daya tampung peserta didik baru.

(2) Jumlah peserta didik baru yang diterima dalam 1 (satu) rombongan belajar pada jenjang SMA, SMK , SLB ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(3) Jumlah rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima pada 1 (satu) sekolah disesuaikan dengan ketersediaan ruang belajar.

Pasal  7

(1) PBDB pada jenjang SMA dilaksanakan berdasarkan zonasi untuk wilayah tertentu.
(2) PPDB pada jenjang SMK dan  SLB  tidak berdasarkan  zonasi.
(3) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan  Pendaftaran

Pasal 8 

(1) PPDB dilaksanakan secara:
a. Offline/luring/Reguler; dan 
b. Online/daring.

(2) PPDB Offline/luring/Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan format yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan yang telah ditetapkan.

(3) PPDB secara online/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf   b dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi khusus dalam mengelola data dan informasi yang dapat diakses melalui internet.

(4) Satuan  pendidikan  yang  melaksanakan PPDB online/daring adalah satuan
Pendidikan yang merupakan:
a. sekolah rujukan;
b. sekolah model/unggulan;
c.  sekolah yang terletak di ibu kota kabupaten; dan/atau d. sekolah terakreditasi “A”.

(5) Format PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal  9

(1)  Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
a. zonasi;
b. afirmasi;
c. perpindahan tugas orang tua/wali, dan d. prestasi.

(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit 50% (lima  puluh persen) dari daya tampung Sekolah.

(3) Berdasarkan persentase quota yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 2% (dua persen) diperuntukan bagi calon peserta didik yang disabilitas.

(4) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 15% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.

(5) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.

(6) khusus jalur perpindahan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
termasuk jalur anak guru yang mengajar di sekolah yang bersangkutan.

(7) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dengan rincian 25% (dua puluh lima persen) menggunakan nilai Ujian Nasional dan 5% (lima persen) menggunakan jalur prestasi baik akademik maupun non akademik menggunakan sertifikat/piagam.

(8) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3  (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.

(9) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah  ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

Pasal 10

(1) Dalam hal jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur prestasi melalui seleksi alur raport.

(2) Dalam hal persentase kuota disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak terpenuhi, maka kuota tersebut akan dipindahkan untuk jalur zonasi.

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Peserta Didik

Pasal 11

(1)    Persyaratan calon peserta didik baru jenjang SMA, meliputi:
a. memiliki ijazah SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
b. memiliki Nilai UN SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat; dan
c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada bulan dimulainya pendaftaran  tahun  pelajaran  2020/2021  yang dibuktikan dengan akte kelahiran.

(2)    Persyaratan calon peserta didik baru jenjang SMK, meliputi:
a. memiliki ijazah SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
b. memiliki Nilai UN SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
c.  mengikuti tes minat bakat;
d. Surat Keterangan Berbadan Sehat;
e.  Tidak buta warna; dan
f. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada bulan dimulainya pendaftaran yang dibuktikan dengan akte kelahiran.

(3) Memenuhi   syarat   khusus   sesuai   kebutuhan   bidang  keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilih.

(4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Persyaratan calon peserta didik baru TKLB, meliputi:
a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun pada hari pertama masuk sekolah 
b. memiliki   akte   kelahiran/surat   keterangan   laporan   kelahiran   dari desa/kelurahan.

(2) Persyaratan calon peserta didik baru SDLB, meliputi:
a. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada hari pertama masuk sekolah; dan 
b. memiliki   akte   kelahiran/surat   keterangan   laporan   kelahiran   dari
desa/kelurahan.

(3) Persyaratan calon peserta didik baru  jenjang SMPLB, meliputi: 
a. memiliki ijazah SDLB atau bentuk lain yang sederajat; dan 
b. memiliki SHUN SDLB atau bentuk lain yang sederajat.

(4) Persyaratan calon peserta didik  baru  jenjang SMALB, meliputi: 
a. memiliki ijazah SMPLB atau bentuk lain yang sederajat;dan 
b. memiliki SHUN SMPLB atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Keempat
Pengumuman  dan  Pendaftaran  Ulang

Pasal 13

(1) Pengumuan  hasil seleksi PPDB  dilaksanakan secara serentak dan terbuka. 

(2) Calon peserta didik baru yang lulus seleksi wajib melakukan pendaftaran ulang
di sekolah tempat diterima.

BAB IV
KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 

Pasal  14

(1) Dinas dan pemangku kepentingan dapat melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan PPDB.

(2) Koordinasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

(3) Dinas melaksanakan evaluasi setelah seluruh proses PPDB berakhir sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

(4) Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.


Pasal  15

Untuk kelancaran pelaksanaan PPDB Jenjang SMA, SMK dan SLB di daerah, Kepala Dinas menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB.


BAB V 
PEMBIAYAAN

Pasal  16

Pendanaan PPDB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana Bantuan Operasional Sekolah.

Pasal  17

(1) Penyelenggara PPDB dilarang memungut biaya dari calon peserta didik atau orang tua / wali baik langsung maupun tidak langsung.

(2) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal  18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.


Related Posts

Posting Komentar